METROREALITA.COM – TAPTENG || Viral di Media Sosial Facebook terkait dugaan Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih terus berlanjut.
Hal tersebut langsung mendapat sorotan anggota DPRD Tapteng, Musliadi Simanjuntak, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, menyatakan keprihatinannya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terkait dugaan praktik pemotongan dana kesehatan yang dilakukan melalui mekanisme cashback.
“Sebagai anggota DPRD, saya sangat prihatin dan menaruh perhatian serius terhadap dugaan pemotongan BOK dan Jaspel yang disebut masih berlangsung. Ini harus ditindaklanjuti sesuai fungsi pengawasan kami di DPRD,” ujar Musliadi, Kamis (29/5/2025).
Sebuah akun Facebook bernama Jerry Z Ferdi Sambo sebelumnya memposting dugaan tersebut dan menyebutkan adanya pemotongan dana BPJS, BOK, dan Jaspel di beberapa Puskesmas.
“Kok bisa ya, masih ada Pukesmas yang melakukan pemotongan BOK, Jaspel & BPJS dengan cara Casback?.” “Sebelum kita ungkap 1 persatu, stop potongan BOK & Jaspel itu berikan sepenuhnya uang BPJS mereka itu. Jangan lagi ada Chasback. Sudahilah itu ya, karena bukti sudah ada.” tulis akun Jerry Z Ferdi Sambo,” tulis akun tersebut.
Musliadi menyayangkan bila praktik tersebut terus terjadi meski sebelumnya sudah menjadi kasus hukum.
Musliadi menegaskan akan meminta penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait.
“Ini bisa jadi kebiasaan buruk oknum-oknum tertentu, bukan perintah pimpinan. Kami minta Bupati Masinton tidak menutup mata terhadap informasi ini, apalagi yang menyampaikan adalah tim sukses beliau sendiri,” tambah Musliadi.
Musliadi juga mengajak semua pihak untuk turut menjamin hak tenaga kesehatan sebagai ujung tombak layanan kepada masyarakat.
“Saya juga mengajak seluruh pihak termasuk rekan-rekan media untuk bersama mengawasinya, dan sampaikan kepada kami DPRD jika ada praktik yang tidak sesuai, agar kita bisa melakukan perbaikan bersama demi kepentingan masyarakat.” Imbaunya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Deni Herman Hulu menegaskan bahwa kasus pemotongan BOK dan Jaspel bukan hal baru. Pada 2023, beberapa pejabat Dinas Kesehatan sempat berurusan dengan hukum terkait kasus serupa.
“Jika dugaan ini benar, berarti para pelakunya tidak memiliki rasa takut terhadap hukum. Kami dari Fraksi Gerindra memberikan atensi serius karena ini menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Deni.
Ketua Komisi B itu juga membuka pintu bagi tenaga kesehatan yang ingin melapor ke DPRD jika merasa haknya dipotong.
“Silakan datang ke DPRD Tapteng. Kami siap memperjuangkan hak tenaga kesehatan,” tandasnya. (red)
