Terungkap, Pj Bupati Tapteng Pernah Panggil Ketua DPD PAN Bahas Dukungan ke Paslon

Foto : Gabungan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Tapteng, saat konfrensi pers di Rumah Pemenangan KEDAN.

METROREALITA.COM – TAPTENG || Dugaan ketidaknetralan Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta dalam menghadapi Pilkada Tapteng 2024 juga terungkap dari pengakuan calon Bupati Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu, yang menyebut bahwa Sugeng pernah mengundang Ketua PAN Ikrar Dinata Sihombing dan Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite bertemu di rumah dinasnya, meminta agar keduanya memberikan dukungan partai kepada salah satu calon.

“Sebelum keluarnya rekomendasi PAN dan Golkar ke pasangan KEDAN, ini ada pak Ikrar disini sebagai saksi hidup. Jadi Pj Bupati disitu mengarahkan kepada seseorang agar Partai PAN dan Partai Golkar diarahkan ke Paslon, agar sama-sama kita mengetahui,” kata Kiyedi dalam konferensi pers yang digelar bersama Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang dibenarkan oleh Ikrar Dinata Sihombing dan menyebut sikap Sugeng tersebut sebagai cawe-cawe.

Selain Plh Kadis PMD Tapteng, KIM Plus juga mengetahui ada 2 ASN Pemkab Tapteng lainnya yang diduga terlibat politik praktis, namun tidak diberi sanksi tega Soleh Pj Bupati Tapteng. Yakni, LFM yang menjabat sebagai Plt Lurah dan FS yang merupakan Sekretaris di salah satu Kecamatan.

Harapannya, semua bukti yang telah dilampirkan oleh KIM Plus dalam suratnya, menjadi pertimbangan bagi Mendagri untuk segera mengganti Pj Bupati Tapteng, dengan menempatkan seorang Pejabat yang dapat mengayomi seluruh masyarakat Tapteng.

“Agar ada pertimbangan nanti untuk menempatkan Pj pengganti di Kabupaten Tapteng yang bisa sebagai pengayom, bukan menciptakan situasi dan kondisi tidak terkendali. Karena hari ini kami lihat sudah mulai riak-riak kami lihat dari bawah,” ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD Tapteng ini juga menegaskan bahwa, pengajuan pergantian Sugeng sebagai Pj Bupati Tapteng bukan karena takut. Melainkan untuk menjaga kekondusifan menjelang Pilkada 2024.

“Bukan karena kami takut, bukan, tapi kami hanya ingin menjaga kekondusifan. Agar Pj Bupati itu memang Pj Bupati Netral yang sebenarnya, bukan Pj Bupati yang berpihak kepada salah satu Paslon,” tukasnya. (red)